Undangan Sosialisasi Pemilu 2019 di KBRI Bangkok

PPLN Bangkok mengharapkan kehadiran Masyarakat Indonesia yang mempunyai Hak Pilih dan berdomisili di Bangkok dan sekitarnya dalam Acara Sosialisasi Pemilu 2019, yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jum’at, 4 Mei 2019

Jam:  18.30 – 21.00

Tempat: Gedung Olahraga (Sport Hall) KBRI Bangkok

Pakaian: Bebas Rapi

Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan banyak terima kasih.

27042018-undangan sosialisasi

PPLN Bangkok Mengikuti Bimtek Pemilu Luar Negeri di Manila

Pada 14 – 15 April 2018 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Perwakilan RI Bangkok menghadiri Bimbingan Teknis Pemilu Luar Negeri (Bimtek PLN) di Manila, Filipina. Bimtek diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) yang difasilitasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) PLN. Bimtek diikuti oleh 6 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) perwakilan Bangkok (7 orang), Davao (8 orang), Dilli (8 orang), Manila (8 orang), Singapura (10 orang) dan Songkhla (2 orang). Bimtek dibuka oleh KUAI KBRI Manila, Budi Dhewajani. Materi pembekalan disampaikan oleh KPU pusat dan Kelompok Kerja PLN mengenai landasan hukum dan peraturan terkait pemilu di luar negeri dan mekanisme kerja dan manajemen anggara PPLN sebagai bagian untuk mensukseskan Pemilu Serentak 2019 (Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden). Narasumber terdiri dari Komisioner KPU Pramono Ubaid, Arif Rahman Hakim (Sekjen KPU RI) dan Yayu Yuliani (Karo Umum, KPU RI) sementara Pokja PLN diwakili oleh Arena Sri Victoria (Kabag Rumah Tangga, Biro Umum, Kemlu RI) dengan moderator Dadang Effendi Syamsuddin dari PPLN Manila.

Peserta Bimtek PLN juga mengikuti Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2019 kepada Warga Negara Indonesia di Filipina, yang diselenggarakan oleh PPLN Manila bertempat di KBRI Manila. Kegiatan Sosialisasi dibuka oleh Duta Besar RI, Dr. Sinyo Harry Sarundajang, dan dihadiri oleh sekitar 200 warga masyarakat Indonesia di Manila. Bimtek PLN selanjutnya akan diselenggarakan di Singapura pada bulan Oktober 2018 yang mencakup teknis pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara Luar Negeri.

Gerakan Sadar Pemilu

Gerakan Sadar Pemilu adalah sebuah gerakan sosial yang diprakarsai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, sebagai sebuah gerakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepemiluan. Gerakan ini diharapkan tidak hanya menjadi milik KPU, namun menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

Gerakan Sadar Pemilu tidak hanya fokus pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, namun terus berjalan menjadi agenda reguler. Gerakan ini memiliki 7 (tujuh) poin utama yang wajib masyarakat (pemilih) ketahui, yakni sebagai berikut:
1. Milikilah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
2. Pastikan telah terdaftar/tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
3. Telusuri profil dan rekam jejak calon.
4. Santun dalam berkampanye.
5. Gunakanlah hak pilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).
6. Kenali jenis surat suara dan tata cara memilih yang benar.
7. Kawal jalannya pemungutan dan penghitungan suara.

 

“Pemilih Berdaulat Negara Kuat”

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara menyatakan dengan tegas bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Makna kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban secara demokratis untuk memilih pemimpin yang akan membentuk parlemen dan pemerintahan. Kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam sistem politik demokratis, perbedaan kepentingan adalah sebuah keniscayaan, lumrah dan manusiawi. Apalagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam baik agama, suku, budaya dan bahasa.

Pemilu merupakan sarana untuk mengkontestasikan gagasan dan kepentingan yang beragam secara damai dan beradab. Karena itu, Pemilu tidak boleh menjadi sumber konflik. Pemilu harus menjadi sarana memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemilih memiliki peran strategis dan fundamental dalam membentuk parlemen dan pemerintahan yang kapabel, kredibel dan berintegritas. Karena itu, pemilih dalam menunaikan hak konstitusionalnya harus berdasarkan pada rasionalitas dan kesukarelaan.

Pemilih harus benar-benar berdaulat atas setiap pilihannya. Pilihan pemilih tidak boleh terdistorsi dan terciderai oleh aspek-aspek yang artifisial seperti primordialisme, pragmatisme dan politik transaksional.

Sudah saatnya demokrasi kita bertransformasi dari aspek prosedural menuju aspek substansial. Demokrasi kita harus mampu menjawab cita-cita kesejahteraan, pemerataan dan keadilan. Bekerjanya demokrasi substansial harus ditopang oleh parlemen dan pemerintahan terpilih yang profesional, transparan dan akuntabel. Pemerintahan akan bekerja dengan baik dan konsisten sesuai mandat konstitusi jika mendapat dukungan, kepercayaan dan pengawasan dari rakyat.